PGRI Merangin Matangkan Program Kerja 2025-2030, Transparansi Dana & Profesionalisme Guru Jadi Fokus  

Merangin | Fokus Info News  – Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Merangin menetapkan program kerja masa bakti 2025–2030 dengan fokus utama meningkatkan profesionalisme guru, memperluas keanggotaan, dan memperjuangkan kesejahteraan anggota. Program tersebut mencakup konsolidasi organisasi, digitalisasi layanan, pembinaan karier guru, hingga advokasi hukum.

Ketua PGRI Kabupaten Merangin, M. Zubir, M.Pd., melalui Sekretaris PGRI Merangin, Najib, M.Pd., mengatakan penyusunan program kerja dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pengurus.

“Konsolidasi organisasi dan kaderisasi menjadi prioritas awal. Kami ingin struktur PGRI di tingkat cabang hingga ranting lebih solid, termasuk dengan penerapan KTA Digital agar pendataan anggota lebih tertib,” ujarnya.

Najib menjelaskan, bidang pengembangan profesi guru juga mendapatkan porsi besar dalam program kerja.

“Kami menyiapkan pelatihan, workshop, dan pendampingan penyusunan karya ilmiah. Harapannya, guru-guru Merangin bisa terus meningkatkan kompetensi dan karier, termasuk fasilitasi kenaikan pangkat dan pendidikan lanjutan,” katanya.

Ia menambahkan, kesejahteraan guru tetap menjadi agenda penting PGRI Merangin.

“Kami mengawal pencairan Tunjangan Profesi Guru (TPG), membentuk koperasi, dan menyiapkan program bantuan sosial bagi anggota. Kesejahteraan guru adalah kunci kualitas pendidikan,” tegas Najib.

Di tempat yang sama, Bendahara PGRI Merangin, Sri Ratna Dewi, S.Pd., memaparkan kondisi keanggotaan dan pengelolaan dana organisasi.

“Saat ini ada sekitar 1.700 guru PNS yang aktif sebagai anggota, mayoritas dari jenjang SD dan SMP. Iuran dipotong langsung melalui Bank Jambi sebesar Rp6.000 per bulan, sehingga total dana yang terkumpul sekitar Rp10 jutaan per bulan. Namun jumlah ini cenderung menurun seiring bertambahnya anggota yang pensiun,” jelasnya.

Dia merinci, dana tersebut dibagi sesuai aturan organisasi: 10 persen disetor ke PGRI Pusat, 20 persen ke PGRI Provinsi Jambi, 30 persen dikelola PGRI Merangin, dan 40 persen disalurkan ke PGRI tingkat kecamatan.

“Masih ada kecamatan di Merangin yang seluruh gurunya belum bergabung. Bahkan ada satu kecamatan yang belum memiliki anggota PGRI sama sekali. Jadi tidak semua guru PNS otomatis menjadi anggota PGRI,” ungkapnya.

Sri Ratna Dewi menegaskan transparansi keuangan dijalankan melalui audit internal berjenjang.

“PGRI di tingkat atas mengawasi pengelolaan di bawahnya, dan laporan pertanggungjawaban disampaikan pada setiap rapat koordinasi. Dana yang dikelola sebenarnya sangat minim bila dibandingkan dengan kebutuhan kegiatan. Karena itu, untuk beberapa kegiatan besar kami melaksanakannya menyesuaikan dengan anggaran yang tersedia,” tegasnya.

Ia menambahkan, sejak kepemimpinan M. Zubir, pembenahan tata kelola keuangan dilakukan agar PGRI Merangin semakin dipercaya anggotanya. Selain itu, pihaknya kini tengah menunggu persetujuan Pemkab Merangin terkait penggunaan gedung aset daerah untuk dijadikan kantor PGRI.

“Insya Allah dalam waktu dekat PGRI Merangin akan menempati salah satu gedung aset Pemkab. Keberadaan kantor kesekretariatan ini penting sebagai pusat kegiatan dan manajemen organisasi,” ujarnya.

Najib menutup dengan optimisme bahwa program kerja yang disusun akan membawa dampak positif bagi dunia pendidikan di Merangin.

“Semua program ini pada akhirnya bertujuan meningkatkan mutu pendidikan dan menjadikan guru sebagai teladan di masyarakat,” pungkasnya.

Dengan program kerja yang komprehensif serta komitmen pada keterbukaan, PGRI Merangin menargetkan terwujudnya ekosistem pendidikan yang lebih profesional, sejahtera, dan berdaya saing di Kabupaten Merangin. (*)

Reporter : TopanBohemian